Gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, sedang dilakukan retrofit. Retrofit ini bertujuan untuk mengubah, memodifikasi, dan merekonstruksi bangunan lama menjadi bangunan hijau (green building).
Gedung kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya ini sebenarnya masih layak digunakan dan belum mengalami kerusakan, namun direkonstruksi untuk mendukung konsep bangunan hijau. Hal ini dijelaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PPRKCK Jawa Timur kepada jurnalis Panggung Modus Operandi dan wartawan SKN Teropong di kantornya.
Tujuan dilaksanakannya modifikasi dan rekonstruksi gedung ini adalah untuk menjadikannya sebagai green building (gedung hijau). Konsep gedung hijau ini bertujuan agar bangunan menjadi lebih efisien, yakni mengurangi kebutuhan energi, menghemat penggunaan air dan sumber daya lainnya, serta mengurangi polusi udara.
Bangunan lama kantor Dinas PPRKCK memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi, dan direncanakan akan ada tambahan bangunan seluas sekitar 100 meter persegi. Hal ini juga dijelaskan lebih lanjut oleh Rizal Aulia Rahman.
Informasi yang diterima jurnalis Panggung Modus Operandi dari Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa proses lelang proyek gedung hijau ini telah selesai. Berdasarkan data LPSE, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek ini adalah sebesar Rp34.656.121.000, sedangkan harga penawaran terendah yang masuk adalah sebesar Rp32.296.316.826.
Adapun ruang lingkup pekerjaan retrofit meliputi pekerjaan mekanikal dan elektrikal (ME), lift, sekitar 50–60 persen, sedangkan sisanya mencakup pekerjaan konstruksi gedung, arsitektur, dan landscape. Hal ini juga disampaikan dalam penjelasan tambahan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Tata Bangunan Dinas PPRKCK, Rizal Aulia Rahman.
Retrofit gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ini mendapat dukungan dari masyarakat karena bertujuan untuk efisiensi. Hanya saja, pelaksanaannya dilakukan pada saat efisiensi keuangan pemerintah sedang diberlakukan.
