Jakarta, Panggung Modus Operandi – Diduga terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada pengadaan barang/jasa paket Penyediaan Belanja Internet dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 karena paket tersebut berkontrak dengan penyedia tertentu dengan harga lebih tinggi sedangkan produk sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dengan harga lebih baik (lebih rendah) dari penyedia lain masih ada tercantum pada katalog elektronik.
Menurut informasi dari narasumber berinisial DK menyampaikan, “pengadaan barang/jasa paket Penyediaan Belanja Internet dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 dengan metode e-purchasing terindikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan diduga terjadi penggelembungan harga serta pemborosan dan kebocoran keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket Penyediaan Belanja Internet dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 terindikasi kolusi dan atau pengaturan dengan penyedia PT. Supra Primatama Nusantara karena memilih produk, membuat surat pesanan dan menandatangani kontrak paket Penyediaan Belanja Internet dengan harga lebih tinggi sedangkan produk sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dengan harga lebih baik (lebih murah) dari penyedia lain masih ada tercantum pada katalog elektronik.
Spesifikasi teknis paket Penyediaan Belanja Internet dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 adalah kapasitas bandwidth 30 Mbps.
Produk dari penyedia PT. Supra Primatama Nusantara sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan yang tercantum pada katalog elektronik adalah produk Biznet Dedicated Internet International FO 30 Mbps dengan harga tercantum sebesar Rp. 15.827.500/bulan.
Nilai kontrak paket tersebut dengan penyedia PT. Supra Primatama Nusantara sebesar Rp. 266.398.908 untuk satu tahun. Besarnya nilai penyediaan belanja internet Distamhut DKI Jakarta perbulannya sebesar Rp.22.199.909.
Produk sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dan dengan harga lebih baik (lebih rendah) dari penyedia lain masih ada tercantum pada katalog elektronik yaitu produk JangkauNet Internet Dedicated FO 30 Mbps International dari penyedia Jangkau Lintas Nusantara dengan harga tercantum sebesar Rp. 9.000.000/bulan.
Berpedoman pada Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, pada huruf E poin 2 huruf d tertulis : PPK/PP mempersiapkan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga.
Pengumpulan referensi harga dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : (1) Referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut : (a) Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada katalog elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas Penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi; (b) Mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada); (c) Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (apabila ada); dan (d) Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).
Paket Penyediaan Belanja Internet dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 bisa berkontrak dengan penyedia PT. Supra Primatama Nusantara karena diduga terjadi KKN. Dugaan KKN tersebut melibatkan pengguna anggaran (PA), PPK, dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)”, tandasnya serta memberikan data pendukung informasi yang disampaikan.
Sesuai dengan data yang diberikan oleh narasumber yang bersumber dari portal https://sirup.lkpp.go.id, ada paket Penyediaan Belanja Internet dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 dengan metode e-purchasing dengan pagu sebesar Rp. 285.844.053. Volume pekerjaan 1 (satu) paket dengan spesifikasi pekerjaan kapasitas bandwidth 30 Mbps.
Sesuai dengan data yang diberikan oleh narasumber yang bersumber dari portal https://lpse.jakarta.go.id, ada paket Penyediaan Belanja Internet dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024 dengan metode e-purchasing dengan pagu RUP sebesar Rp. 285.844.053, kode paket ISR-P2312-8328973, nilai pagu paket sebesar Rp. 266.398.908, nilai HPS sebesar Rp. 266.398.908, tanggal pemilihan 27 Desember 2023, hasil pemilihan 27 Desember 2023, penyedia PT. Supra Primatama Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 266.398.908.
Sesuai dengan data yang diberikan oleh narasumber yang bersumber dari portal https://e-katalog.lkpp.go.id, ada produk internet dengan bandwith 30 Mbps dari penyedia PT. Supra Primatama Nusantara ada satu produk dengan nama produk Biznet Dedicated Internet International FO 30 Mbps, SLA 99,9% dengan harga tercantum sebesar Rp. 15.827.500/bulan.
Sesuai dengan data yang diberikan oleh narasumber yang bersumber dari portal https://e-katalog.lkpp.go.id, ada produk dari penyedia Jangkau Lintas Nusantara dengan nama produk JangkauNet Internet Dedicated FO 30 Mbps International, SLA 99,9% dengan harga tercantum sebesar Rp. 9.000.000/bulan.
Terkait informasi dari narasumber berinisial DK dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta secara tertulis. Sampai berita ini dipublikasikan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Bayu Meghantara belum berkenan memberikan tanggapan. (Polman/Tim).
